Soal:

Saya sudah merencanakan bersama suami untuk menunaikan haji tahun ini, namun tampaknya saya harus menundanya hingga tahun depan. Tapi di tahun depan, kami juga punya rencana lain, yaitu melahirkan anak kami. Istri saya bersikeras untuk itu dan tidak mungkin ditunda lagi, karena pernikahan kami sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Tentu tidak bijak menundanya lebih dari itu. Intinya adalah bahwa pilihannya jika tidak fokus pada haji, maka harus fokus pada usaha mendapatkan anak. Saya sendiri berusaha untuk memahamkan istri supaya bisa menundanya sampai kami selesai menunaikan haji, karena haji ini wajib. Tapi ia memandang bahwa melahirkan juga sebuah kewajiban, dan saya juga sebenarnya setuju dengan itu.

Maka di antara kedua kewajiban ini, manakah yang harus kami dahulukan?

Jawaban:

Pertama:

Siapa yang mampu menunaikan haji, dengan fisik dan hartanya, maka ia wajib untuk menyegerakan ibadah haji dan tidak boleh menundanya.

Kedua:

Melahirkan keturunan tentu saja adalah salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan, yang akan menghadirkan berbagai kemashalatan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memotivasi hal ini dalam banyak hadits.

Maka yang kami nasihatkan kepada Anda untuk segera merencanakan kelahiran anak Anda dan tidak menundanya lebih lama lagi dari yang Anda lakukan –karena Anda sebutkan bahwa Anda telah menundanya hingga 2 tahun-, karena keturunan adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Ta’ala kepada manusia.

Adapun haji, meskipun ia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan segera –seperti telah penjelasan sebelumnya-, hanya saja ia dapat ditunda jika memang ada udzur untuk itu.

Sementara Anda tidak tahu: kapan Allah akan mengaruniai Anda dengan nikmat keturunan. Bisa saja Allah akan mengarunai Anda keturunan dan itu tidak menjadi penghalang Anda menunaikan ibadah haji dengan berbagai jalan kemudahan yang diberikan Allah kepada Anda.

Syekh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seorang ibu:

“Saya ingin menunaikan ibadah haji untuk pertama kali. Saya sudah menikah dan mempunyai anak-anak yang masih kecil. Yang paling kecil berusia 5 bulan dan saya sekarang sedang menyusuinya, meskipun ia juga sudah dapat mengkonsumsi makanan lain selain ASI. Namun suami saya melarang saya menunaikan haji dengan alasan anak saya harus mendapatkan ASI eksklusif, dan saya juga tidak mau membawa serta anak saya karena khawatir dengan wabah penyakit dan perubahan cuaca. Disamping itu, saya pasti akan tersibukkan mengurusnya.

Apakah situasi ini membolehkan saya untuk tidak menunaikan haji tahun ini?”

Beliau menjawab:

“Tidak mengapa bagi ibu yang seperti ini kondisinya untuk menunda ibadah hajinya hingga tahun depan.

Pertama, karena kebanyakan ulama mengatakan bahwa ibadah haji bukanlah ibadah yang harus segera dilaksanakan, dan bahwa seseorang dibolehkan menundanya meskipun sudah mampu melaksanakannya.

Kedua, bahwa ibu ini perlu untuk tinggal demi merawat anak-anaknya, dan merawat anak-anak itu salah satu kebaikan yang besar. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Seorang wanita itu (berkewajiban) merawat rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab terhadap itu.”

Maka saya mengatakan: bahwa ia boleh menunggu hingga tahun depan. Dan kami memohon kepada Allah agar memudahkan urusannya dan menakdirkan apa yang mengandung kebaikan untuknya.” (Lih. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il al-‘Utsaimin 21/66)

Ada faktor lain yang mengharuskan Anda untuk segera merancang kelahiran anak Anda dan tidak menundanya, yaitu keinginan istri Anda untuk mempunyai anak. Karena anak adalah hak masing-masing suami-istri. Jika salah satu dari mereka menginginkannya, maka pihak lain tidak boleh menolak atau menundanya kecuali dengan udzur yang membolehkan hal itu.

Adapun haji, meskipun tidak diragukan ia adalah kewajiban, namun ia hanya wajib bagi yang mampu. Jika kehamilan dan persalinan akan menjadi penghalang untuk itu, maka patut diketahui bahwa berusaha untuk mewujudkan “kemampuan” atau memenuhi syarat wajib haji itu bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang mukallaf. Sehingga jika ia seorang yang miskin, tidak wajib baginya untuk mengumpulkan harta agar mampu berhaji secara finansial.

Jika ia sakit, maka tidak wajib baginya untuk mengonsumsi obat atau mencari upaya kesembuhan demi untuk dapat menunaikan ibadah haji, atau untuk memenuhi syarat kemampuan secara fisik. Demikian seterusnya.

Syarat-syarat kemampuan dan yang semacamnya ini diungkapkan oleh para ulama sebagai: “sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya” (Ma la yatimmu al-wujub illa bihi) –yang maknanya: bahwa kewajiban sebuah ibadah tidak ditetapkan sebagai beban pada seorang mukallaf kecuali jika ia memperolehnya-; para ulama mengatakan bahwa upaya memperolehnya itu tidak wajib hukumnya bagi sang mukallaf.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

“Masalah ini adalah masalah yang dikenal sebagai ‘Ma laa yatimuu al-wajib illa bihi fahuwa wajib’. Sebagian orang salah memahaminya hingga mereka membagi masalah ini menjadi:

  • Apa yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti: kesehatan untuk anggota tubuh, jumlah (jamaah) dalam shalat Jumat, dan hal yang semacamnya yang tidak mampu dipenuhi/dicapai.
  • Yang mampu dilakukan/dipenuhi olehnya, seperti menempuh perjalanan menuju haji, membasuh bagian kepala dalam wudhu, menahan (imsak) pada bagian waktu malam dalam puasa, dan yang semacamnya.

Mereka menyimpulkan: bahwa sesuatu yang (bersifat) kewajiban mutlak kecuali dengannya dan itu mampu dilakukan oleh seorang mukallaf, maka ia adalah wajib.

Pembagian ini keliru, karena hal-hal yang mereka sebutkan itu adalah syarat dalam kewajiban, sehingga kewajiban itu tidak bisa sempurna tanpa terpenuhinya (syarat tersebut). Dan apa yang sebuah kewajiban tidak menjadi sempurna kecuali dengannya, maka tidak wajib bagi seorang hamba untuk melakukannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik itu dapat dijangkau ataupun tidak. Seperti: syarat kemampuan untuk berhaji dan terpenuhinya nishab zakat. Maka jika seorang hamba mampu menunaikan haji, barulah ia wajib menunaikannya. Jika ia memiliki nishab zakat, barulah ia wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kewajiban menunaikan tidak sempurna kecuali dengan (terpenuhinya syarat) itu, maka ia tidak berkewajiban untuk mencapai “kemampuan” untuk berhaji atau mencapai kepemilikan nishab zakat.

Karena itu, siapa yang mengatakan bahwa ukuran kemampuan dalam berhaji adalah kepemilikan harta –sebagaimana madzhab Abu Hanifah, al-Syafi’i dan Ahmad-, maka mereka tidak mewajibkan (bahwa seseorang) harus mengupayakan harta tersebut…” (Lih. Dar’u Ta’arudh al-‘Aql wa al-Naql 1/211-212, al-Muswaddah fi Ushul Fiqh 1/52).

Ibnu Muflih rahimahullah mengatakan:

“Sesuatu yang kewajiban tidak dapat sempurna kecuali dengannya, maka tidak wajib (untuk diupayakan) berdasarkan ijma’; baik sang mukallaf mampu untuk itu –seperti mengupayakan harta untuk berhaji dan membayar kafarat-…atau tidak mampu –seperti tangan dalam menulis, kehadiran imam dan jumlah (minimal) dalam shalat Jum’at.” (Lih: Ushul al-Fiqh oleh Ibnu Muflih, 1/211)

Kesimpulan: bahwa Anda sepatutnya mengupayakan untuk merencanakan kelahiran anak Anda, lalu jika kondisinya lapang untuk berhaji, tunaikanlah haji. Namun jika tidak, maka Anda dapat menundanya hingga kondisi memungkinkan untuk itu.

Wallahu a’lam.

 Sumber: https://islamqa.info/ar/222102

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here