Soal:

Kasus ini terjadi pada suami paman saya. Beliau telah membayar biaya untuk menunaikan umrah atau haji, lalu sang suami ini meninggal sebelum bepergian menunaikan haji; apakah ia harus menarik kembali dana tersebut jika memungkinkan? Namun jika ia tidak mampu menariknya kembali, apa yang harus dilakukan? Perlu diketahui bahwa biaya yang telah disetorkan itu akan hangus.

Bagaimana pula dengan sang istri yang ditinggal mati suaminya tersebut dan sudah menyetorkan biayanya, namun ia tidak mengetahui bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah (apalagi menunaikan haji-penj)? Harap menyebutkan dalil-dalilnya.

Jawaban:

Pertama:

Menjadi kewajiban seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya wafat untuk tetap tinggal di dalam rumahnya –rumah dimana ia tinggal saat suaminya meninggal dunia- selama masa berkabung.

Dari Zainab binti Ka’ab bin ‘Ujrah:

“Bahwasanya Fura’iah binti Malik bin Sinan –ia adalah saudari Abu Sa’id al-Khudry- mengabarkan padanya: bahwasanya ia datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta agar dapat kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya pegi mencari budak-budaknya yang lari hingga ketika mereka berada di ujung al-Qadum ia menyusul mereka hingga mereka pun membunuhnya. Maka (Fura’iah) meminta kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘(Bisakah) aku kembali kepada keluargaku, karena (suamiku) tidak meninggalkanku dalam rumah yang dimilikinya, juga tanpa nafkah?’

Ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda: ‘Iya (silahkan).’

Maka aku pun keluar hingga saat saya berada salah satu ruang atau di dalam mesjid, beliau memanggil saya (atau menyuruh saya), maka saya pun dipanggil menemui beliau. Beliau bertanya: ‘Bagaimana kisahmu?’ Maka aku pun mengulangi kisahku yang kusebutkan tentang suamiku kepada beliau. Lalu beliau bersabda: ‘Tinggallah di rumahmu sampai waktu yang ditetapkan (masa iddah-penj) selesai.’

Maka aku pun melewati masa iddah di (rumah) itu selama 4 bulan 10 hari. Lalu (di masa) Utsman bin ‘Affan, ia mengutus seseorang kepadaku untuk menanyakan itu padaku, maka akupun menyampaikannya padanya, lalu beliau pun mengikutinya dan memutuskan hukum dengan itu.” (HR. Abu Dawud no. 2300, al-Tirmidzi no. 1204 dan ia mengatakan: ‘Ini adalah hadits hasan shahih’, lalu menyatakan: ‘Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan selain mereka, (dimana) mereka memandang bahwa wanita yang berada dalam masa iddah tidak boleh berpindah dari rumah suaminya hingga masa iddahnya berakhir. Dan ini adalah pendapat Sufyan al-Tsaury, al-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq.

Sementara sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan yang lainnya berpendapat bahwa seorang wanita boleh melewati masa iddah dimana saja ia mau, meskipun tidak melewatinya di rumah suaminya.

Namun pendapat pertama lebih benar.”

Ibnu ‘Abd al-Barr rahimahullah mengatakan:

“Dan hadits Sa’ad bin Ishaq ini –yaitu hadits al-Fura’iah- masyhur di kalangan fuqaha di Hijaz dan Iraq, diamalkan di tengah mereka, mereka terima dan fatwakan. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah serta para pengikut mereka, al-Tsaury, al-Auza’iy, al-Laits bin Sa’ad dan Ahmad bin Hanbal. Mereka semua mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya melewati masa iddah di rumah yang ditinggalinya, baik itu miliknya atau milik suaminya. Ia tidak boleh tinggal kecuali di sana hingga masa iddahnya selesai, dan ia boleh saja keluar di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya. Ini juga adalah pendapat Umar, Utsman, Ibnu Mas’ud, Ummu Salamah, Zaid bin Tsabit dan Ibnu ‘Umar…

Di dalam masalah ini juga ada pendapat kedua yang diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu ‘Abbas, ‘Aisyah dan Jabir bin ‘Abdullah bahwa mereka berpandangan: wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melewati masa iddah dimana saja ia mau dan ia tidak wajib tinggal di rumahnya selama masa iddah…

Kesimpulan berbagai pendapat dalam masalah ini adalah bahwa terdapat 2 pendapat di kalangan Salaf dan Khalaf. Salah satunya didukung oleh Sunnah yang valid, yang tentu saja menjadi hujjah/landasan dalam perselisihan, dan yang berpendapat menyelisihi itu tidak memiliki landasan/hujjah.

Dan pendapat yang mengkritik sanad hadits tersebut tidak patut untuk diperhatikan, karena hadits itu adalah hadits yang shahih, dinukil oleh (para perawi) yang dikenal, para imam memutuskan (hukum) atas dasarnya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekwensinya, lalu para fuqaha di berbagai kota –baik di Hijaz maupun di Iraq- mengikuti mereka, serta berfatwa atas dasar (hadits) itu dan menerimanya karena keshahihannya menurut mereka.” (Lih. Al-Istidzkar 18/181-185)

Kedua:

Apakah haji merupakan udzur syar’i yang membolehkan wanita yang dalam masa iddah karena wafatnya suami untuk tidak tinggal/meninggalkan rumahnya?

Jumhur ulama berpandangan seorang wanita yang dalam masa iddah karena suaminya yang wafat tidak boleh pergi menunaikan ibadah haji.

Abu Bakr ibn al-Mundzir rahimahullah mengatakan:

“(Para ulama) berbeda pendapat tentang (hukum) keluarnya wanita yang dalam masa iddah untuk haji dan umrah. Umar ibn al-Khaththab mengharamkannya. Hal itu juga diriwayatkan dari Utsman bin ‘Affan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnu al-Musayyib, al-Qasim bin Muhammad, al-Syafi’i, pengikut Ahl al-Ra’y, Abu ‘Ubaid, dan dihikayatkan oleh Abu ‘Ubaid dari al-Tsaury.

Sementara Malik berpendapat: bahwa ia harus kembali selama ia belum berihram…

Abu Bakr berkata: ‘Pendapat pertama yang aku pegangi.’” (Lih: al-Isyraf 5/342)

Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya: tentang seorang wanita yang berniat untuk menunaikan haji bersama suaminya, lalu suaminya meninggal dunia di bulan Sya’ban. Apakah ia boleh (tetap) menunaikan ibadah haji?

Beliau menjawab:

“Ia tidak boleh melakukan perjalanan menunaikan haji selama masa iddah akibat wafatnya sang suami berdasarkan madzhab para imam yang empat.” (Lih: Majmu’ al-Fatawa 29/34)

Argumentasi mereka atas pendapat tersebut adalah hadits Fura’iah yang menunjukkan wajibnya sang wanita untuk tetap tinggal di rumahnya. Kewajiban ini dibatasi oleh waktu yang akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Adapun ibadah haji, maka itu dapat dikerjakan nanti. Kaidahnya adalah “jika beberapa kewajiban berdesakan, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan nanti atas kewajiban yang dapat dikerjakan nanti”.

Al-Qarafy rahimahullah mengatakan:

“Kaidahnya adalah: jika beberapa kewajiban berdesakan, maka kewajiban yang mudhayyaq (waktunya sempit) didahulukan atas kewajiban yang muwassa’ (waktunya luas), kewajiban yang mendesak atas kewajiban yang dapat ditunda, kewajiban yang bersifat personal (‘ain) atas kewajiban yang bersifat kifayah; karena adanya pembatasan (penyempitan) dalam satu kewajiban berkonsekwensi bahwa Syariat memberikan perhatian, juga menunjukkan larangan menundanya. Berbeda dengan apa yang boleh untuk ditunda.” (Lih: al-Dzakhirah 3/183)

Ibnu Qudamah rahimahullah bersabda:

“Dan jika (wanita itu) mempunyai kewajiban melaksanakan haji Islam, lalu suaminya meninggal dunia, maka ia harus melewati masa iddah di rumahnya meskipun ia terluput menunaikan haji, karena masa iddah di rumah itu akan berakhir namun tidak dapat digantikan, sementara ibadah haji dapat ditunaikan di selain tahun ini.” (Lih. Al-Mughni 11/305)

Hal ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan dari Khalifah Umar bin al-Khattab radhiyallahu ‘anhu, dari Sa’id bin al-Musayyib:

“Bahwasanya Umar bin al-Khattab pernah mengembalikan para wanita yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka dari al-Baida’ dan melarang mereka menunaikan ibadah haji.” (Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa’ no. 2194)

Al-Albani rahimahullah mengatakan: “(Riwayat) ini sanad para perawinya tsiqah, dengan adanya perbedaan pendapat tentang (apakah) Sa’id (ibn al-Musayyib) benar mendengarkan dari Umar.” (Lih. Irwa’ al-Ghalil 7/208)

Jika diandaikan bahwa Sa’id bin al-Musayyib tidak mendengarkan penjelasan hukum ini dari Umar, maka para ulama besar hadits telah menerima periwayatannya ini dari Umar radhiyallahu ‘anhu, karena ia (secara khusus) mempunyai perhatian khusus dalam (mengumpulkan) ketetapan dan keputusan hukum Umar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan:

“Abu Thalib bertutur: ‘Saya bertanya kepada Ahmad (ibn Hanbal): ‘Sa’id ibn al-Musayyib?’ Lalu beliau menjawab: ‘Siapa yang (bisa) seperti Sa’id! Seorang tsiqah dari orang-orang baik.’ Lalu saya bertanya lagi: ‘Apakah (riwayat) Sa’id dari Umar adalah hujjah?’ Ia menjawab: ‘Dia bagi kami dapat dijadikan hujjah, ia telah melihat dan mendengar dari Umar. Jika riwayat Sa’id dari Umar tidak diterima, maka siapa lagi yang dapat diterima?!’

Al-Laits meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id (berkata): ‘Adalah Ibnu al-Musayyib menyebutkan perawi dari Umar. Ia adalah orang yang menghafal ketetapan-ketetapan hukumnya…’

Malik berkata: ‘Telah sampai kepada saya bahwa Abdullah bin Umar pernah mengirim pesan kepada Ibnu al-Musayyib untuk menanyainya tentang beberapa hal tentang Umar dan ketetapannya.’

Malik juga mengatakan: ‘Ia tidak berjumpa dengan Umar, namun ketika ia dewasa, ia fokus mencari tahu tentang kehidupan dan ketetapannya.’” (Lih. Tahdzib al-Tahdzib 4/85-86).

Sisi penerimaan riwayat tersebut juga diperkuat dengan jika riwayat tersebut dikuatkan oleh dalil pokok lain.

Imam al-Syafi’i rahimahullah mengatakan:

“(Jika ada yang) bertanya: ‘Maka bagaimana Anda bisa menerima (riwayat) Ibnu al-Musayyib yang terputus dan tidak menerimanya dari yang selainnya?’

Maka kami menjawab: ‘Kami tidak menghafal (mengetahui) bahwa Ibnu al-Musayyib meriwayatkan (riwayat) yang munqathi’ (terputus) melainkan kami temukan apa yang menunjukkan kebenarannya, begitu pula jika ada yang meriwayatkan atsar darinya pada apa yang kami ketahui darinya melainkan ia adalah orang yang tsiqah dan dikenal. Sehingga siapa yang kondisinya seperti beliau, maka akan kami terima riwayat munqathi’ (terputus)nya.” (Lih. Al-Umm 4/390)

Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan:

“Adapun yang disebutkan oleh al-Syafi’i rahimahullah tentang mursalat (hadits-hadits mursal) Ibnu al-Musayyib, maka begitu juga yang dinyatakan oleh para ulama hadits lainnya…Hikayat-hikayat dari ulama Salaf yang mengutamakan Sa’id bin al-Musayyib atas ulama sezamannya dalam apa yang ia riwayatkan sangat banyak. Dan perkataan al-Syafi’i rahimahullah terkait hadits-hadits mursal (Marasil) yang diriwayatkan Ibnu al-Musayyib cukup menjadi teladan. Kemudian pandangan tentang hadits-hadits mursal beliau ini tidak hanya terbatas pada asumsi saja, sampai ia menjelaskan sisi kerajihannya di antara semua hadits mursalnya.” (Lih. Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar 8/235-236)

Dan atsar yang diriwayatkannya dari Umar ini memiliki pijakan yang menguatkannya dari al-Sunnah, yaitu haidts al-Furai’ah bintu Malik yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedua:

Bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya meninggal ini jika dapat menarik kembali dana hajinya tanpa menyebabkan mudharat untuknya, maka ia tidak boleh keluar dari rumahnya untuk menunaikan haji.

Namun jika pengembalian dana haji itu tidak memungkinkan dan dana itu cukup signifikan jumlahnya sehingga tidak mungkin diabaikan/dibiarkan; maka itu termasuk kategori hajat yang dapat dijadikan alasan bagi wanita tersebut untuk pergi menunaikan haji agar bisa mencegah mudharat yang muncul akibat dibiarkannya dana tersebut. Kaidahnya adalah “al-Dharar yuzal” (kemudharatan itu harus dicegah), berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“Tidak ada mudharat dan tidak ada upaya untuk memudharatkan.” (HR. Al-Hakim 2/57-58)

Ibnu Majah meriwayatkan (no. 2340) dari hadits Ubadah ibn al-Shamit radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memutuskan bahwa:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

   “Tidak ada mudharat dan tidak ada upaya untuk memudharatkan.”

Pengaruh kemudharatan dan masyaqqah (kepayahan) terhadap kesimpulan hukum telah dinyatakan oleh sejumlah ulama. Beberapa dari mereka telah berfatwa bahwa jika seorang wanita bepergian menunaikan haji lalu suaminya meninggal dunia, maka ia tetap menyempurnakan perjalanan hajinya jika kepulangannya menyebabkan kemudharatan dan masyaqqah.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:

“Wanita yang berada dalam masa iddah karena suaminya yang wafat, ia tidak boleh keluar menunaikan haji dan juga untuk yang lainnya…Namun jika ia keluar lalu di tengah perjalanan suaminya meninggal dunia, maka ia harus pulang jika jaraknya dekat, karena ia masih dalam posisi mukim. Namun jika jaraknya sudah jauh, maka ia melanjutkan perjalanannya.

Malik berpendapat bahwa ia harus kembali selama belum berihram. Namun pendapat yang shahih adalah bahwa wanita yang sudah menempuh jarak yang jauh tidak kembali, karena itu akan memudharatkannya dan menyebabkan masyaqqah.” (Lih. Al-Mughni 11/303)

Syekh Jad al-Haq rahimahullah pernah ditanya tentang “seorang wanita yang suaminya meninggal dunia belum lama dan sampai sekarang ia masih dalam masa iddah, namun sebelum suaminya wafat ia telah mengajukan permohonan izin untuk haji dengan persetujuan suaminya secara tertulis, dan namanya keluar sebagai salah satu yang diterima untuk berhaji pada tahun 1401 H dan ia pun telah membayarkan biayanya.”

Beliau menjawab dengan jawaban yang panjang dimana beliau menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam mempersyaratkan adanya mahram bagi wanita dalam perjalanan ibadah haji dan pembahasan mereka tentang wanita yang berhaji dalam masa iddahnya, lalu beliau berkata:

“Jika demikian halnya, maka yang tampak dari pertanyaan ini bahwa ibu yang ditanyakan ini telah diizinkan oleh suaminya untuk pergi menunaikan ibadah haji, lalu sang suami meninggal dunia dan saat ini ia masih dalam masa iddah, dan bahwa jika melewati masa iddah di rumahnya ia akan terluput dari menunaikan ibadah haji, padahal ia telah menyetorkan dana hajinya setelah namanya diterima, dan ia pun belum pernah menunaikan haji wajib sebelumnya. Kita juga mengetahui bahwa perjalanan haji pada zaman ini –untuk sebuah kemaslahatan umum-harus diberikan batasan dan aturan dari negara serta pembatasan jumlah jamaah haji, hingga bisa jadi Ibu ini (jika menunda hajinya) akan terhalang untuk menunaikannya di lain waktu.

Jika demikian kondisi Ibu yang ditanyakan ini, maka ini adalah kondisi yang darurat dan memiliki udzur…maka dibolehkan bagi Ibu ini untuk melakukan perjalanan ibadah haji, meskipun ia masih berada dalam masa iddah akibat suaminya yang wafat, karena ibadah haji lebih kuat dalam posisinya sebagai salah satu rukun Islam, serta adanya kepayahan (masyaqqah) yang besar jika ditunda, sehingga harus diprioritaskan. Apalagi bahwa Ibu ini telah mendapatkan izin dari suaminya. (Pendapat ini) didasarkan pada takhrij terhadap nash-nash dalam fikih para Imam Malik, al-Syafi’i dan Ahmad. Wallahu a’lam.” (Lih. Fatawa Dar al-Ifta’ 1/204)

Jadi pendapat yang kuat adalah –wallahu a’lam– hal itu juga teraplikasikan pada wanita telah membayar biaya haji setelah suaminya wafat dan ia tidak mengetahui hukum syar’inya, maka ia dapat diberi udzur karena ketidaktahuannya. Namun jika ia dapat meminta kembali dananya, maka ia wajib melakukannya dan tetap tinggal diam di rumahnya sampai masa iddahnya selesai.

Wallahu a’lam.

 

Sumber: https://islamqa.info/ar/246662

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here